JPNN.com 
Pakar Dukung Puan untuk Mengedepan Sopan Santun dan Etika Dalam Berpolitik
Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Sebab, keputusan itu dinilai menguntungkan Gibran yang sebelumnya susah digadang-gadang sebagai cawapres.
Kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024.
Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama soal netralitas penyelenggara Pemilu.
“Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran, putra Jokowi. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK," ungkapnya.
Jamiluddin justru menilai pendapat publik yang didasarkan pada fakta patut menjadi kontrol sosial atas perilaku penguasa.
"Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta," tegasnya.
Tidak Menjaga Reformasi
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan arah dukungan Luhut sangat terang-benderang.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan.
- Menjelang RUPST, Pakar: Telkom Harus Bersih dari Unsur Titipan
- May Day 2025, Puan Maharani Bicara Perjuangan Menyejahterakan Buruh
- Prabowo Cemburu sama Teddy Indra Wijaya, Mbak Puan Tertawa
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Wapres Gibran
- Aspirasi Purnawirawan TNI Perlu Disikapi Serius, Kecuali soal Pemakzulan Wapres
- Doli Golkar Nilai Tak Ada Alasan Kuat Buat Copot Gibran bin Jokowi
