Pakar Otda Minta Dekon Dialihkan ke DAK

Senada dengan itu, Agung dan Suahasil menyatakan, pengelolaan keuangan pemda (selama ini) kurang baik, antara lain bila dilihat dari opini disclaimer BPK. Daerah juga disebut tidak paham dalam penerapan anggaran.

"Daerah minta DAU lebih, karena bisa menggunakan keuangan sebebasnya tanpa kontrol dari pemerintah pusat. Beda dengan DAK. Daerah harus lebih hati-hati sebab dipantau pusat. Mengingat daerah banyak yang belum paham tentang sistem pengelolaan keuangan, langkah paling baik (adalah) dana Dekon dimasukkan ke DAK," tutur Agung.

Sementara, ditambahkan oleh Suahasil, pengalihan ke DAK juga bertujuan agar pembangunan di daerah bisa jalan. Sebab katanya, jatah pembangunan di DAU itu sangat sedikit. (esy/jpnn)