Pakar: Rute Pelayaran ke Filipina Sebaiknya Diubah
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum hubungan internasiona Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan semua masalah keamanan yang terjadi di perairan laut Filipina Selatan ada perang antara pemerintahan yang sah dengan kelompok pemberontak.
"Itu adalah fakta perang antara pemerintahan yang sah di Filipina dengan kelompok-kelompok pemberontak," kata Hikmahanto, Minggu (1/5).
Karena beberapa pertimbangan dan alasan ujarnya, pemerintah Filipina belum bisa memasuki sejumlah kawasan kepulauan yang dijadikan markas gerakan pemberontak.
"Ini jangan jadi alat bagi pemberontak di Filipina untuk menyandera pelaut dan kapal-kapal berbendera Indonesia. Pemerintah Indonesia harus pastikan itu," tegasnya.
Jadi, selain harus tetap menjalankan langkah-langkah diplomasi membebaskan empat WNI yang hingga kini masih disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa pelaut dan kapal-kapal berbendera Indonesia tidak jadi sasaran sandera.
"Caranya, pemerintah Indonesia bisa mengajukan rute baru perjalanan kapal-kapan berbendera Indonesia ke pemerintah Filipina yang dipastikan tidak terjangkau oleh kelompok pemberontak di Filipina," pungkasnya.(fas/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Jumlah Honorer Bertumpuk, 3 Janji Menteri Anas Ditunggu, Pengangkatan jadi PPPK 2024 Kapan?
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024