PAN: Angka yang Disodorkan Sri Mulyani Tidak Realistis

Untuk tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,67 – 9,56%, angka itu dinilai PAN mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. Namun dengan catatan bahwa pemulihan ekonomi harus didasarkan pada iklim suku bunga yang rendah, sehingga tingkat konsumsi masyarakat bergairah, di samping beban bunga pemerintah juga semakin ringan.
"Fraksi PAN mendorong pemerintah agar mengupayakan penurunan biaya SBN di masa mendatang. Apalagi diketahui sejumlah BUMN memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih murah," ucapnya.
Sementara itu, terkait nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp14.900-15.300 per US$ di RAPBN 2021, pemerintah memiliki outlook bahwa nilai tukar rupiah akan melemah. Fraksi PAN dapat memahami fenomena ini mengingat sumber devisa dari ekspor dan pariwisata turun secara signifikan.
Untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) 40 - 50 US$ per barrel, PAN menilainya realistis. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa sisi permintaan minyak mentah masih belum kembali ke angka normal. Sedangkan lifting minyak di RAPBN 2021, pemerintah mematok angka 677 - 737 ribu bph dan lifting gas bumi 1.085 – 1173 ribu bsmph.
"Fraksi PAN bertekad mengawal APBN agar terhindar dari penyakit inefisiensi, pemborosan dan korupsi yang mengkhianati dasar-dasar bernegara berdasarkan prinsip good governance dan clean government," tegas wakil ketua MKD itu. (fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Fraksi PAN DPR RI menilai angka yang disodorkan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tidak realistis.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Versi IndoStrategi, Abdul Mu'ti Jadi Menteri dengan Nilai Performa Tertinggi
- Jurus Bea Cukai Parepare Dorong Laju Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah
- Pemerintah Optimistis Penguatan Ekonomi Syariah Mendongkrak Target Pertumbuhan 8% di 2029
- Perputaran Uang Judol Capai Rp1.200 Triliun, DPR: Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
- Kinerja 2024 Moncer, Jasindo Perkuat Peran Pertumbuhan Ekonomi Nasional & Literasi Asuransi
- Siasat Sri Mulyani untuk Meredam Tarif Resiprokal Amerika Serikat