Pancasila Sering Dikalahkan Dalam Berbagai Kasus Intoleransi
Tidak ada keraguan, Sila Kedua Pancasila telah secara spesifik memberikan afirmasi bahwa tata kelola pemerintahan negara harus berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Setara Institute memandang bahwa hak asasi manusia mesti menjadi standar dalam tata kelola pemerintahan negara.
Makin tinggi penghormatan negara terhadap hak asasi manusia, akan makin tinggi juga apresiasi rakyat terhadap keseriusan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan akan makin besar dukungan publik terhadap Pancasila.
Dalam konteks itu, pemerintah mesti mengambil tindakan yang presisi untuk mengatasi persoalan riil yang dapat merusak dukungan publik terhadap Pancasila.
Antara lain, dengan melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan atau regulasi yang problematik.
Misalnya, Peraturan Bersama Menteri 2006 tentang pendirian rumah ibadah yang nyata-nyata memicu terjadinya intoleransi, diskriminasi dan persekusi.
Kelima, partisipasi substantif masyarakat sipil dan swasta merupakan elemen krusial dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Dalam kerangka itu, pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat sipil, termasuk ormas keagamaan, mesti berkolaborasi dan membangun sinergi strategis (strategic public-private partnership) dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Setara Institute menilai Pancasila sering dikalahkan dalam berbagai kasus intoleransi di tanah air.
- Nana Sudjana Lantik Anak Buahnya Jadi Pj Bupati Banjarnegara, Beri Pesan Penting
- HUT Ke-51 HNSI, Herman Herry Siap Berlari Kencang dan Gandeng Pemerintah Demi Kesejahteraan Nelayan
- Ribuan Kontainer Tertahan di Pelabuhan Akhirnya Dilepas, Begini Penjelasan Kemendag
- Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemerintah Harus Evaluasi Kegiatan Wisata Siswa
- Alvin Lim Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penilaian Buruk ke Al-Zaytun
- Pemerintah dan Swasta Harus Pererat Kerja Sama untuk Capai Target SDGs 2030