Pangan Bukan Komoditas Politik
Oleh: Said Abdullah - Ketua Badan Anggaran DPR RI

Tak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan aman, kalau jangka pendek tidak bisa dipenuhi didalam negeri, tentu tak ada pilihan selain impor.
Skema impornya juga harus dirubah dari skema kuota menjadi tarif untuk menjaga kegiatan impor menjadi perburuan rente.
Selain itu, pemerintah harus menggelar operasi pasar berskala besar. Sebab setiap kenaikan harga pangan rakyat, ada sensitivitas terhadap daya belinya.
Jika daya beli rakyat turun, skala besarnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab lebih dari 50 persen ekonomi nasional di topang dari konsumsi rumah tangga.
Untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin, pemerintah perlu memastikan seluruh program bansos terjangkau oleh mereka.
Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian mereka.
Program bansos kita harapkan menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi.
Jangka panjang, urusan pangan pokok jangan hanya jadi slogan. Pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan badan yang mengurusi pangan.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai lebih menyedihkan urusan pangan dijadikan komoditas politik pemilu. Orang miskin jadi aset elektoral.
- Dukung MUI Tolak Vasektomi Syarat Terima Bansos, HNW Minta Dedi Mulyadi Akhiri Kegaduhan
- Vasektomi Menjadi Syarat Penerima Bansos Berpotensi Pidana
- Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan dengan Negara Lain
- Stok Bulog Selama 4 Bulan Capai 3,5 Juta Ton, Terbesar Sejak Indonesia Merdeka
- Cetak Rekor, Serapan Beras Bulog Capai 1,3 Juta Ton Sepanjang April 2025
- David Herson Optimistis Target Swasembada Pangan di Era Presiden Prabowo Akan Tercapai