JPNN.com 
Pangi Sebut Demokrasi dalam Bahaya Jika Terjadi Penundaan Pemilu
"Negara tidak boleh tergelincir menjadi despotisme (sewenang-wenang)," ujar pria berdarah Minang itu.
Pangi mengatakan penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden merupakan bentuk regresi demokrasi.
Dia mengaku khawatir terhadap potensi kemunduran demokrasi dan kembalinya rezim otoriter.
"Asumsi itu semakin menempel pada pemerintahan saat ini, anasir Presiden Jokowi sedang bermain dengan konfigurasi aktor politik nondemokratis," tutur Pangi.
Baca Juga: TNI-Polri Terima Informasi, Teroris KKB Pembantai 8 Karyawan PTT Siap-Siap Saja
Dia lantas membeber data surveo Voxpol Center Research and Consulting pada Juli 2021 yang menunjukkan penolakan masyarakat terhadap wacana tersebut.
Pangi menggambarkan bahwa sebanyak 73,7 persen responden mengaku tidak setuju dengan usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
34,4 persen di antaranya beralasan wacana itu mengakibatkan kemunduran demokrasi dan 28,2 persen lainnya menolak karena menilai regenerasi kepemimpinan negara akan mandek.
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut demokrasi Indonesia sedang dalam bahaya bila dilakukan penundaan Pemilu 2024.
- Suara PKS Tak Meningkat Drastis Setelah 10 Tahun jadi Oposisi, Begini Analisis Pengamat
- Perihal Ambang Batas Parlemen: Suara Rakyat Terbuang Sia-Sia
- Pemerintahan Prabowo-Gibran Rawan Disetir Oligarki
- Front Demokrasi Sumatera Utara Tolak Politik Dinasti dan Neo-Orba
- Mahasiswa Sultra Serukan Selamatkan Demokrasi dari Tirani dan Oligarki
- Engelina: Oligarki Menjadi-jadi, Konsentrasi Ekonomi di Tangan Segelintir Orang
