Para Bupati Keluhkan Moratorium CPNS ke Presiden Jokowi
Jumat, 06 Juli 2018 – 09:37 WIB
PNS. Ilustrasi Foto: dok.Radar Ngawi/JPNN.com
Selain persoalan SDM Pemda, ada juga persoalan lain yang dikeluhkan sejumlah bupati ke presiden. Di antaranya soal nasib pegawai honorer, keterlambatan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga persoalan program Prona yang dinilai nilai bantuannya terlalu kecil.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya memang sengaja mengundang sejumlah bupati ke istana guna mendengar keluhan dan persoalan yang di hadapi daerah.
"Kita ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus, dan setiap kebijakan yang ada di Pemerintahan Pusat bisa dikerjakan secara sinergi," tuturnya. (far)
Kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang sudah berlangsung empat tahun berdampak pada kekurangan SDM di pemda.
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- Menteri Rini Mengenang Masa Kuliah, jadi CPNS 1990, Kisah Hidup Tidak Selalu Mulus
- Kepala BKN: Pelamar CPNS & PPPK 2024 yang Mundur Tidak Disanksi, Cermati Ketentuannya
- Pelamar CPNS 2024 Penuhi Passing Grade, tetapi Tidak Lulus, Masih Punya Harapan
- 54 CPNS Terima SK, Harus Siap Ditempatkan di Mana Saja
- 183 CPNS Kota Bengkulu Terima SK, Wali Kota Dedy Berpesan Begini
- 532 PPPK dan 43 CPNS Resmi Dilantik, Wali Kota Farhan Sampaikan Pesan Khusus