Para Bupati Keluhkan Moratorium CPNS ke Presiden Jokowi
Jumat, 06 Juli 2018 – 09:37 WIB
Selain persoalan SDM Pemda, ada juga persoalan lain yang dikeluhkan sejumlah bupati ke presiden. Di antaranya soal nasib pegawai honorer, keterlambatan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga persoalan program Prona yang dinilai nilai bantuannya terlalu kecil.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya memang sengaja mengundang sejumlah bupati ke istana guna mendengar keluhan dan persoalan yang di hadapi daerah.
"Kita ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus, dan setiap kebijakan yang ada di Pemerintahan Pusat bisa dikerjakan secara sinergi," tuturnya. (far)
Kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang sudah berlangsung empat tahun berdampak pada kekurangan SDM di pemda.
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Solusi untuk Honorer yang Tak Masuk Database BKN, Ada Rekrutmen Khusus PPPK? Semoga
- 5 Berita Terpopuler: Lulusan SMA Siap-Siap untuk Seleksi CPNS & PPPK, Ada Info Penting dari BKN, Begini
- Ratusan PPPK 2023 Teken Kontrak Kerja, Serfianus: Mereka Siap Bekerja Secara Profesional
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN
- Kota Pontianak Menyiapkan 528 Formasi CPNS dan 687 PPPK
- Pemkot Banda Aceh Usulkan 1.246 Formasi ASN pada 2024