Para Kiai Bahas dan Kritisi Konstitusi Negara

"Karena pilkada semakin pragmatis, maka kami pun bertanya-tanya sebenarnya pihak mana yang salah dalam soal ini. Apakah pihak aturan atau konstitusinya, ataukah pemilihnya yang semakin mata duitan. Jadi kebijakan apa yang bisa diambil untuk mengatasi keruwetan ini,” kata Cak Imin.

Tema lain yang juga dibahas adalah tema penanganan atas kasus terorisme. Ini karena semua pihak pun paham, bahwa munculnya aksi terorisme itu juga tidak berwajah tunggal. Dalam soal ini terdapat fakta bahwa munculnya pemikiran radikalisme juga disebabkan karena adanya sumbatan dalam pemerataan ekonomi.

Mereka yang tersingkir dan tak mendapat akses menjadi putus asa sehingga memilih jalan perlawanan dengan melakukan tindakan radikal.

"Jadi banyak hal yang kami evaluasi. Kami semua ingin negeri ini semakin baik dan makmur," katanya.

Menurut Cak Imin, Halaqah Ulama Rakyat merupakan ikhtiar para ulama untuk memperjelas posisi konstitusi di kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Bahkan, ulama yang terlibat terdiri dari para ahli fiqih dan hukum keagamaan, yang tentu memahami persoalan sosial kemasyarakatan,” kata Cak Imin.

Beberapa isu yang dibahas antara lain menimbang ulang relevansi GBHN, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB), RUU Narkotika dan Psikotropika. Selain itu, turut dibahas soal full day school terkait RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren.

Narasumber pendamping seperti Prof. DR Yudi Latif untuk GBHN, Porf DR Barda Nawawi untuk RUU KUHP, Prof DR Dadang Hawan untuk LMB serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Terorisme akan menghadirkan mantan petinggi BIN As'ad Ali dan Masdar Farid Mas'udi untuk RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren.