Parpol Ancam Recall Anggotanya

JAKARTA - Kasus gratifikasi yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta agar tidak mengeluarkan hak angket atas insiden Tanjung Priok berbuntut panjang. Para ketua Partai Politik yang diduga terlibat tersebut mengancam akan  me-recall kadernya yang terbukti menerima gratifikasi atas insiden Priok. ”Sampai saat ini kami masih terus menyelidiki kebenaran adanya gratifikasi yang diterima kader kami. Kalau memang terbukti, maka tidak ada alasan untuk memberikan sanksi tegas yakni dengan melakukan recall,” ujar Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Triwisaksana.

Sani, panggilan akrab Triwisakna mengatakan, sebagai pimpinan parpol pihaknya sangat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius dalam melakukan penyelidikan atas isu dugaan gratifikasi yang diterima anggota dewan. Bahkan sambung Sani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyatakan, pihaknya berharap KPK bisa berkujung ke Gedung Dewan untuk menjelaskan perkara terkait kasus gratifikasi.

”Kalau bisa KPK bisa memberikan sosialisi terkait kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di lemabaga DPRD Jakarta, seperti yang pernah dilakukan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),’’jelasnya. Di sisi lain, Sani meminta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan, agar terbuka kepada publik mengenai isu gratifikasi di antaranya terkait dengan informasi 10 nama anggota dewan yang diminta KPK untuk melakukan klarifikasi dalam kasus gratifikasi.

”Kalau Ferial tetap bungkam dan selalu mengatakan tidak tahu terkait kasus gratifikasi, jutru ini akan terus menjadi pertanyaan masyarakat, yang akhirnya masyarakat mencap buruk kinerja Ferial sebagai Ketua Dewan,” terangnya.