Partai Pendukung Harus Patuh jika Terjadi Reshuffle

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyinggung soal kinerja menteri. Bahkan, presiden memberi sinyal jika menteri tidak memenuhi target akan diganti.
Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak presiden.
Menurut dia, presiden pula yang berhak penuh dalam menilai pencapaian kinerja dari masing-masing menteri.
Dadang mengatakan, Presiden Jokowi merupakan tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur.
Presiden tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan sehingga mesti ada hitungan kuantitatif yang jelas.
"Maka wajar kalau beliau melempar isue reshuffle," tegas Dadang kepada wartawan, Senin (24/4).
Dia tidak ingin berandai-andai siapa menteri yang bakal diganti jika presiden merombak kabinet. "Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi," katanya.
Dadang menambahkan, tentunya semua partai harus siap dengan keputusan presiden, tentang nama dan kapan reshuffle itu dilakukan.
Presiden Joko Widodo menyinggung soal kinerja menteri. Bahkan, presiden memberi sinyal jika menteri tidak memenuhi target akan diganti.
- Inas Zubir Bicara Krisis dan Peluang Masa Depan Hanura di Tengah Keterpurukan
- Saat Melantik Pengurus Baru Partai Hanura, OSO: Kami Mendukung Prabowo
- OSO Minta Anggota DPRD dari Partai Hanura Seluruh Indonesia Berkomitmen Membela Kepentingan Rakyat Daerah
- Pengurus DPP Partai Hanura Akan Dikukuhkan, Benny Rhamdani: Kami Undang Presiden Hingga Kepala Daerah
- Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Bakal Direshuffle?
- Bersilaturahmi dengan Kepala Daerah yang Diusung Partai Hanura, OSO: Sejahterakan Rakyat