Partai Pendukung Harus Patuh jika Terjadi Reshuffle
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyinggung soal kinerja menteri. Bahkan, presiden memberi sinyal jika menteri tidak memenuhi target akan diganti.
Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak presiden.
Menurut dia, presiden pula yang berhak penuh dalam menilai pencapaian kinerja dari masing-masing menteri.
Dadang mengatakan, Presiden Jokowi merupakan tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur.
Presiden tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan sehingga mesti ada hitungan kuantitatif yang jelas.
"Maka wajar kalau beliau melempar isue reshuffle," tegas Dadang kepada wartawan, Senin (24/4).
Dia tidak ingin berandai-andai siapa menteri yang bakal diganti jika presiden merombak kabinet. "Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi," katanya.
Dadang menambahkan, tentunya semua partai harus siap dengan keputusan presiden, tentang nama dan kapan reshuffle itu dilakukan.
Presiden Joko Widodo menyinggung soal kinerja menteri. Bahkan, presiden memberi sinyal jika menteri tidak memenuhi target akan diganti.
- Dahulu Dipanggil Pak Menhan, Sekarang Mas Bowo, Qodari: Jokowi - Prabowo Dwitunggal
- Paulus Waterpauw Maju Pilgub Papua, Ini Respons Golkar dan Hanura
- Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jangan Terlena Meski Inflasi Nasional Terkendali
- Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru
- PM Singapura Akui Jasa Besar Presiden Jokowi Bagi Kawasan
- Presiden Jokowi Teken Undang-Undang Tentang Daerah Khusus Jakarta