Paspor Vanuatu Milik Warga Suriah Dibatalkan Setelah Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi Pada Bisnisnya

Vanuatu, sebuah negara di Pasifik, berhasil menjaga perekonomiannya di tengah pandemi melalui skema "Investasi Tunai Untuk Paspor'. Nilainya sekitar Rp2 miliar per paspor.
Dengan hancurnya sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19, Vanuatu menghasilkan $175 juta dari program kewarganegaraan kehormatan, atau 35 persen dari total pendapatan negara.
Namun, laporan media The Guardian mengungkap pembeli paspor ini termasuk "sejumlah pengusaha dan individu yang sedang dicari polisi".
Hal itu membuat pemerintah Vanuatu menghadapi pilihan sulit antara potensi sanksi internasional atau kerugian ekonomi.
Menjadi warga negara Vanuatu melalui skema investasi, yang dikenal sebagai "Investasi Tunai Untuk Paspor", mulai diperkenalkan pada tahun 2014.
Sebenarnya banyak negara lain memiliki skema serupa, termasuk Australia.
Tapi biasanya, pelamar akan diharuskan menjadi penduduk tetap terlebih dahulu, baru setelah beberapa tahun menjadi warga negara.
Skema yang sudah lama menjadi kontroversi
Di Vanuatu, pelamar bisa menjadi warga negara dalam hitungan bulan dan tidak ada persyaratan untuk tinggal di Vanuatu atau bahkan harus menginjakkan kaki di sana.
Sekitar 35 persen pendapatan Vanuatu kini berasal dari program kewarganegaraannya
- Sekjen PBB Tegaskan Serangan Israel Pelanggaran Terhadap Kedaulatan Suriah
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina
- Dunia Hari Ini: Pakistan Tuding India Rencanakan Serangan Militer ke Negaranya
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- Dunia Hari Ini: PM Terpilih Kanada Minta Waspadai Ancaman AS