Pastikan Hewan Kurban Bebas Antraks

Pastikan Hewan Kurban Bebas Antraks
Pastikan Hewan Kurban Bebas Antraks

jpnn.com - BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor langsung bereaksi atas tudingan miring yang dilayangkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten, terkait kelayakan hewan kurban asal Bumi Tegar Beriman.

Pemkab memastikan bahwa hewan kurban asal Kabupaten Bogor bebas antraks. Tapi Distanak Banten tak mau begitu saja percaya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bogor, Soetrisno mengatakan, dirinya sudah menelpon Kepala Distanak Provinsi Banten Agus M Tauchid untuk memastikan ternak asal Kabupaten Bogor tidak endemis Antraks.

"Pak Agus (Kepala Distanak Pemrov Banten) bilang mereka siap terima pasokan ternak asal Bogor, asal ada jaminan surat kesehatan," katanya.

Disnakan Kabupaten Bogor, kata Trisno menjamin hal itu. Menurut dia, Disnakan bakal mengerahkan 15 tenaga medis dan 32 tenaga paramedis untuk mengecek kesehatan ternak asal Kabupaten Bogor maupun suply dari daerah luar.

"Selain itu, kami akan meminta bantuan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB untuk mengerahkan mahasiswa turut membantu mengecek kesehatan hewan," katanya.
    
Trisno mengklaim, sampai saat ini belum ada ternak Bogor yang terkena antraks. Namun, ia juga mengakui, tidak semua ternak dalam kondisi sehat. Berkaca pada musim kurban tahun lalu, dari jumlah jumlah sapi kerbau 3.499 dan 22.931 kambing/domba yang diperiksa, disnakan menemukan 289 ternak mengalami kelainan.

"Tetapi bukan antraks. Kasus yang ditemukan, pada organ vital ternak seperti paru-paru, usus, jantung, limpa ditemukan cacing hati," katanya.
    
Ternak tersebut, lanjut Trisno, kemudian ditunda pemotongannya. Bagian-bagian yang terkena penyakit dibuang oleh tim tenaga medis dan mahasiswa FKH IPB. Adapun untuk tahun ini, mekanisme pengawasan itu akan kembali diterapkan. "Kami akan mengerahkan 111 mahasiswa dan pembimbing FKH IPB. Mereka akan melakukan pemeriksaan pra pemotongan, pemotongan dan pasca pemotongan," katanya.
    
Mahasiswa FKH IPB yang diterjunkan, lanjutnya, mereka yang sudah semester IV. Calon-calon dokter hewan ini akan disebar di daerah padat populasi seperti Kecamatan Cibinong, Kecamatan dramaga, Gunung Putri, Cileungsi, Ciawi dan sebagian kawasan perumahan.

"Mereka kami bekali peralatan untuk secara keseluruhan, bila ada hewan yang mencurigakan dibawa ke lab, untuk pemeriksaan lebih lanjut," katanya.
    
Selain menerjunkan tim ahli kesehatan hewan, Disnakan, telah mencetak ratusan buku panduan tata cara pemotongan hewan kurban yang halal dan higienis. Buku setebal 28 halaman itu antara lain berisi, persyaratan teknis penyembelihan hewan, perlakuan hewan sebelum penyembelihan, tata cara penyembelihan, pemeriksaan post mortem, penanganan daging yang higienis dan kiat cerdas memilih hewan kurban. "Buku panduan ini akan kita sebar ke DKM Masjid se Kabupaten Bogor," tandasnya.
    
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar mengaku tidak mau ambil pusing adanya penolakan pasokan ternak kurban dari Bogor oleh Pemerintah Provinsi Banten. Menurut dia, yang paling penting dipastikan, ternak kurban yang akan dikonsumsi warga Kabupaten Bogor harus benar-benar sehat dan layak konsumsi.
    
"Saya akan meminta Kepala Disnakan untuk memastikan tim pengawasan bekerja untuk memastikan ternak kurban tidak terkena penyakit antraks," katanya. "Itu jauh lebih penting, dibanding kita khawatir ternak kita ditolak oleh daerah lain," tambahnya.
    
Adang juga meminta masyarakat tidak terpancing dengan pernyataan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Pemerintah Provinsi Banten. Masyarakat, kata dia, harus percaya dengan hasil pengawasan dari Disnakan Kabupaten Bogor.
    
Di bagian lain, para pedagang ternak kurban di Kabupaten Tangerang mengaku belum ada imbauan apapun dari Pemerintah Provinsi Banten terkait penolakan ternak kurban asal Bogor. "Belum ada informasi tentang itu," kata,
    
Madnur (33), pedagang asal Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang-Banten. Daerah itu, berbatasan dengan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor. Kendati demikian, Madnur dan pedagang lainnnya memilih untuk mendapat pasokan dari luar Kabupaten Bogor.

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor langsung bereaksi atas tudingan miring yang dilayangkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News