PDIP, Hanura, PKB Tolak Pemilihan Gubernur DIY

“Kami mengajak untuk memahami makna terdalam dari keterangan pemerintah. FPD setuju dengan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur Utama Wakil Gubernur utama. FPD setuju dengan usulan pemerintah tentang sebutan lain yang bisa diatur dalam Perda istimewa. Jangan sampai ada matahari kembar. Mengawinkan sistem monarki dengan demokrasi,” katanya.

Sedangkan lima fraksi lainnya, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, dan PAN tidak memberikan sikap tegas terhadap mekasme pengisian jabatan Gubernur Yogyakarta. Meskipun ada penolakan dalam padangan fraksi mini namun seluruh fraksi sepakat untuk dilakukan pembahasan lanjutan RUUK Yogyakarta.

Gamawan Fauzi usai mendengarkan pandagan fraksi mengatakan dapat memahami perbedaan yang terjadi. “Itulah indahnya demokrasi, nanti kita cari titik temunya,” katanya. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini juga tidak mempersoalkan adanya penolakan konsep Gubernur Utama yang diusulkan dalam RUUK. “Pemerintah juga kan tidak membuat satu-satunya, gubernur utama atau carilah nama lain yang paling tepat. Kita membuat parardya tidak sepakat juga, kita buat keraton, tidak setuju juga atau nama lain. Kalau perlu kita minta namanya ke Pak Sultan,” katanya.  (awa/jpnn)