PDIP Sebut Ada Upaya Pengondisian Lembaga Survei untuk Menciptakan Narasi 1 Putaran

PDIP Sebut Ada Upaya Pengondisian Lembaga Survei untuk Menciptakan Narasi 1 Putaran
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta jajarannya menggelar konferensi pers awal tahun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Foto: Fathan

Namun, Bima justru menyoroti pengambilan sampel yang harus seizin jajaran kepolisian di bawah. Proses perizinannya pun bisa mencapai 10 hari.

Bima menduga proses itu sangat berpengaruh pada pendapat responden. “Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," ulasannya.

Menurut Bima, memang secara metodologis penarikan sampel itu bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dia menganggap proses perizinan itu menjadikan survei menjadi tidak akademis lagi. 

“Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang pikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk membangun opini dan kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralitasan aparat," imbuhnya.

Menurut Bima, hasil survei seolah-olah tidak menggambarkan partisipasi publik di lapangan. Misalnya, acara-acara Ganjar - Mahfud maupun Anis - Muhaimin kerap dibanjiri publik.

Namun, opini yang dikembangkan melalui hasil survei justru Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran.

Oleh karena itu, kubu Ganjar - Mahfud juga membahas soal itu dengan kubu AMIN.

“Ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan (dengan kubu AMIN, rd). Tentang apa hasilnya, ya, kita sepakat saja, ada kecenderungan kami sepakat dua putaran," kata Bima.

Bima mengatakan dirinya sebagai pimpinan Komisi IV DPR kerap berdiskusi dengan sesama legislator partai pengusung AMIN di Pilpres 2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News