PDIP Tak Akan Recoki Setgab soal PKS

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa partainya tak akan ikut campur urusan yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung pemerintah. Kalaupun ada kesamaan sikap antara PDIP dengan PKS terkait pengambilan keputusan atas kenaikan harga bahan bakar minyak dalam UU APBN Perubahan, hal itu sebenarnya tak istimewa.

"Soal PKS akan keluar dari Setgab atau dikeluarkan, itu urusan rumah tangga PKS dan Setgab. Bukan  ranah atau urusan PDI Perjuangan," kata Tjahjo, Jumat (6/4). "Tidak etis partai kami mencampurinya urusan rumah tangga orang lain," tambah Tjahjo.

Ditambahkannya, masing-masing partai mempunyai sikap dan kebijakan politik khususnya terhadap sesuatu masalah yang akan diputuskan di DPR. Menurut Tjahjo, apabila kebijakan usulan pemerintah tidak sesuai dengan prinsip politik atau kebijakan partai, maka sangat wajar jika fraksi sebagai kepanjangan tangan partai  juga melakukan penolakan di DPR.  "Tentuya dengan berbagai pertimbangan politis dari partai-partai yang berbeda sikap," kata dia.

Misalnya, kata dia, soal rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak,  skandal Bank Century,  penuntasan masalah Mafia pajak, soal RUU Kamnas, RUU Penanganan Konflik Sosial dan persoalan-persoalan lainnya.  "Kalau di DPR sikap PDI Perjuangan melalui FPDIP kebetulan sejalan dan bersama-sama PKS, Hanura dan Gerindra melakukan opsi penolakan soal kenaikan harga BBM, ya sah-sah saja.   dengan PKS, Hanura, Gerindra ya sah sah saja. Karena, posisi PDI Perjuangan di luar koalisi setgab pemerintah dan tidak terikat," jelasnya.