Pegawai KPK yang Tak Layak Menjadi ASN Jangan Politisasi Proses TWK

Pegawai KPK yang Tak Layak Menjadi ASN Jangan Politisasi Proses TWK
Ketua KPK Firli Bahuri hanya melantik secara simbolis beberapa pegawai KPK pada Selasa (1/6). Foto: Screenshot akun KPK di YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak memenuhi syarat menjadi ASN diminta jangan mempolitisasi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Surya Vandiantara dalam diskusi virtual bertajuk "Peralihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Penegakan Korupsi Terhenti? di Jakarta, Rabu (2/6).

"Jangan mempolitisasi TWK ini," kata Surya.

Dia menilai upaya politisasi itu tampak dari munculnya isu yang menyebutkan pegawai KPK diharuskan memilih Pancasila atau Al-Qur'an.

Surya mengatakan jika bicara mengenai materi pertanyaan yang ada dalam proses TWK tersebut, maka harus dibahas secara keseluruhan.

"Jangan dibahas secara parsial pertanyaannya, karena pasti ada pertanyaan yang berhubungan sebelumnya atau sesudahnya," ucap dia.

Menurut dia, bagi yang tak lolos dalam seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN, seharusnya bisa belajar lagi.

"Jangan sampai KPK-nya marah, dibuka semua jawaban mereka itu. Nanti malu sendiri," pungkas Surya. (mcr8/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Direktur SUDRA Surya Vandiantara meminta pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat jadi ASN untuk belajar lagi.


Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News