Pejabat Kemenpora Kena OTT KPK, Reputasi Jokowi Tergerus?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pejabat kementerian yang tersangkut kasus korupsi akan menggerus reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Fahri menyarankan Presiden Jokowi agar berkoordinasi dengan KPK terkait meraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi belakangan. Terakhir adalah OTT yang melibatkan pejabat Kemenpora dan KONI.

“Masalah kalau korupsi itu diusut terus, lalu siapa pun pejabat yang sekarang ini kena, itu artinya bagian dari pemerintah?" kata Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/12).

Menurut Fahri, orang pasti akan menghubungkan atau mengait-ngaitkan kasus yang dialami pejabat tersebut dengan pemerintahan Jokowi.

“Artinya itu akan menggerus reputasinya Pak Jokowi karena pasti orang bilang yang korupsi sekarang ini pemerintahannya Pak Jokowi,” jelasnya.

Nah, dia khawatir hal itu akan memberikan efek politik. Karena itu, menurut Fahri, sebaiknya Jokowi berkoordinasi dengan KPK perihal maraknya OTT tersebut. “Jadi lebih baik dia berkoordinasi. Dasar OTT itu kan pengintipan. Pak Jokowi mengerti enggak ini barang? Apa pun ini akan menggerus elektabilitas Pak Jokowi,” katanya.

Apalagi, kata dia, sebelumnya Prabowo Subianto juga sudah berbicara keras tentang persoalan korupsi di Indonesia. Prabowo sebelumnya menyebut korupsi Indonesia sudah seperti kanker stadium empat. "Sekarang ini omongannya Pak Prabowo terbukti, kan. Nah, itukan menjatuhkan Pak Jokowi," ujarnya.

Sekali lagi, Fahri menyarankan Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga penyelenggara pemilu harus berkoordinasi.

“Jangan sampai ini jadi konflik politik yang bisa merusak penegakan hukum juga," ungkapnya.(boy/jpnn)