Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Tak Berfungsi Optimal

JAKARTA - Departemen Kelautan dan Perikanan berupaya memaksimalkan keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) di Jakarta. Sebab, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2009, ternyata pengelolaan PPSNZ hingga saat ini belum optimal.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, di Jakarta, Senin (18/5), menyebutkan, temuan BPK di PPSNZ antara lain berkaitan dengan pemanfaatan Unit Pengelolaan Limbah (UPL), pemeliharaan saranan dan prasarana pelabuhan, serta penggunaan anggaran Satker pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan pengembangan PPSNZ Jakarta. "DKP telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujar Fredy.

Mengenai UPL, lanjutnya, DKP telah mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang baru untuk melakukan penyambungan jaringan limbah cair ke UPL, sehingga kebersihan lingkungan PPSNA Jakarta lebih terkendali. “DKP juga akan mengenakan pungutan PNBP atas jasa pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Selanjutnya, terkait dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan yang telah membebani APBN sebesar Rp 378,7 miliar, DKP telah berkoordinasi dengan pihak Perum PPS. “Untuk masalah ini, kami telah berkooordinasi dengan Direksi Perum PPS dan Perum PPS Cabang Jakarta untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan agar dilakukan secara rutin dan biayanya dibebankan kepada perusahaan.