Pelaksanaan PPKM Darurat Dinilai Nihil Keadilan, Benarkah?

Pelaksanaan PPKM Darurat Dinilai Nihil Keadilan, Benarkah?
Ilustrasi - Aparat TNI memeriksa kelengkapan dokumen pengguna jalan di Pos Penyekatan PPKM Darurat Underpass Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (15/7). Foto: Ricardo/jpnn.com

Menurut Zainul, bila situasi yang ada tidak dikendalikan, akan sangat berbahaya.

Bahkan, dapat merenggut simpul kekuatan-kekuatan politik pemerintah ke depan.

"Bila partai politik pendukung pemerintah tidak memiliki tawaran solusi, partisan akan apatis, loyalitasnya melemah, bahkan dapat terjadi pembelotan," ucapnya.

Apalagi, jika pandemi Covid-19 belum berakhir hingga Pemilu 2024, akan sangat memukul partai-partai pendukung pemerintah.

Zainul mengakui, partai oposisi sampai saat ini belum terlihat memberikan alternatif kebijakan ketika penanganan Covid-19 cenderung gagal dikendalikan oleh pemerintah.

Namun, akibat dari kegagalan pemerintah, cenderung menguatkan partisan politik oposisi untuk mengorganisasi ketidakpuasan kepada pemerintah.

"Tindakan politik pemerintah yang tidak dapat mengendalikan Covid-19, menguatkan ketidakpuasan," katanya.(gir/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Pelaksanaan PPKM Darurat dinilai nihil keadilan, karena itu rencana memperpanjang kebijakan ini mendapat penolakan dari masyarakat, benarkah?


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News