JPNN.com 
Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
Rabu, 22 Januari 2025 – 15:38 WIB
Ilustrasi Pilkada. DKPP segera menggelar dugaan pelanggaran kode etik KPU Banyuasin dan Ogan Ilir. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah.
"Dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku," ujar Rifqi.
Dia juga menyebutkan raker Komisi II dengan Tito menyepakati usulan soal perlunya Presiden RI merevisi PP Nomor 80 Tahun 2024.
"Meminta kepada Mendagri untuk mengusulkan kepada Presiden RI, agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024," ujar Rifqi. (ast/jpnn)
Pemerintah dan DPR RI menyepakati pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa hasil pilkada di MK. Kapan itu?
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!
