Pelayanan Satu Pintu Mulai Dipromosikan
Indonesia Butuh Investasi Rp12 Ribu Triliun
Kamis, 25 Februari 2010 – 20:37 WIB
JAKARTA--Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lukita Dinarsyah Tuwo memproyeksikan untuk mengejar realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, kebutuhan investasi Indonesia mencapai Rp 11,9-12,46 ribu triliun. ‘’Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7-7,7 persen di tahun 2014, pemerintah akan meningkatkan investasi di dalam negeri. Khusus untuk investasi kami akan mempromosikan pelayanan satu pintu berupa kemudahan pengurusan izin usaha, fasilitas fiskal, informasi, kemudahan bagi para investor dan dukungan lainnya,’’ kata Lukita.
‘’Untuk mengejar realisasi RPJMN selama lima tahun tersebut, Indonesia butuh investasi mencapai Rp 11,9 hinga Rp12,46 ribu triliun. Sementara untuk swasta, nilai investasi yang diperkirakan masuk sebanyak 82-88 persen dari angka tersebut,’’ kata Lukita saat menghadiri ‘’Indonesia Economic Plans:Challenges and Prospect’’ di Finansial Club, Jakarta, Kamis (25/2).
Baca Juga:
Lukita yang berbicara di hadapan perwakilan Bank Dunia dan para investor dari berbagai negara tersebut mengatakan, bahwa Indonesia telah membuat target pertumbuhan ekonomi hingga 7,7 persen pada tahun 2014 mendatang. Dengan target yang tidak mudah tersebut, meningkatkan investasi dengan membuka kran masuk investor ke dalam negeri akan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Baca Juga:
JAKARTA--Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lukita Dinarsyah Tuwo memproyeksikan untuk mengejar realisasi
BERITA TERKAIT
- Tokyo MoU Annual Report 2023: BKI Berhasil Pertahankan Kategori High Performance RO
- Lewat PGTC 2024, Pertamina Siap Kolaborasi Hadapi Trilema Energi
- Gandeng Bank SulutGo, Jamkrindo Kerja Sama Penjaminan Bank Garansi
- Harga Emas Antam Turun Hari Ini, Jadi Sebegini Per Gram
- Naik 12,94 Persen, Ekspor Sumsel Maret 2024 Capai USD 503,09 Juta
- Himpitan Kegiatan Hulu Migas dengan Lahan Pertanian Harus Segera Diselesaikan