Pembayar Pajak Kakap Tak Diumumkan
Sabtu, 26 November 2011 – 11:06 WIB
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak menyatakan tidak mungkin mengumumkan daftar pembayar pajak terbesar karena akan bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi mengungkakan, pihaknya harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mengatur tentang rahasia jabatan. Hanya saja, lanjut Dedi, Ditjen Pajak selalu menggunakan dan memanfaatkan data dan atau informasi dari publik, termasuk data 40 orang terkaya Indonesia yang dirilis oleh Majalah Forbes.
Sebelumnya muncul pendapat dari sejumlah kalangan agar Ditjen Pajak mengumumkan para pembayar pajak terbesar seiring dengan pengumuman daftar orang terkaya di Indonesia. “Pendapat agar Ditjen Pajak mengumumkan daftar pembayar pajak terbesar tidak dapat dipenuhi,” katanya di Jakarta, Jumat (25/11).
Baca Juga:
Dijelaskan, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak (WP) dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Baca Juga:
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak menyatakan tidak mungkin mengumumkan daftar pembayar pajak terbesar karena akan bertentangan dengan Undang-undang
BERITA TERKAIT
- Begini Respons Bea Cukai soal Relaksasi Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor
- Jawab Tantangan Bisnis ke Depan, Pertamina Luncurkan Competency Development Program
- Harga Emas Antam Sabtu 18 Mei 2024, Naik Rp 7.000 Per Gram
- Layanan SIM Keliling Lima Lokasi di Jakarta Hari Ini
- Anak Usaha SIG Raih BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2024
- Stimuno Kembali Raih Penghargaan Top Brand For Kids Awards