Pembelian Minyak Sonangol Harus Transparan

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah diminta terbuka dan transparan terkait kontrak-kontrak minyak dan gas yang bersifat government to government (G to G) atau business to business (B to B). Termasuk, rencana kerjasama pembelian minyak mentah dari perusahaan Angola, Sonangol yang disebut pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun dari diskon USD 15 bbl dari market price.

"Prinsipnya pemerintah mesti terbuka dan transparan terkait kontrak-kontrak migas yang sifatnya G to G ataupun B to B. Termasuk dalam kasus Sonangol," kata Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies Erwin Usman, Jumat (5/12).

Dia menyatakan, Presiden Joko Widodo harus tegas memeriksa lagi soal tindak lanjut pembicaraan kerjasama Sonangol itu. Menurut dia, jika itu merugikan negara dan kesepakatan atau perjanjian awal tak sesuai wajib ditolak.

Erwin mengingatkan jangan sampai kesepakatan yang ada justru membuka celah bagi masuknya broker-broker migas baru yang berpotensi menguatkan jejaring mafia migas baru.

Ia pun meminta publik dan DPR mesti kritis dan mengawasi pola kerjasama pembelian atau pengelolaan migas. "Sebab para mafia dan jejaringnya terus berusaha keras untuk membuka celah baru untuk eksistensi mereka," tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan jika Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said harus menjelaskan kelanjutan kerjasama Sonangol. Sebab, kata dia, karena merekalah yang pertama kali menjelaskan ke publik terkait diskon USD15 bbl dari harga pasar.

"Menteri ESDM Sudirman Said harus segera menjelaskan sejauhmana perkembangan kontrak Sonangol ini. Agar publik tahu, benarkah negara untung dengan skema pembelian yang ada, atau malah negara buntung," paparnya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan ke depan publik bahwa kerjasama G to G dengan Sonangol EP akan menguntungkan negara diuntungkan karena diskon USD15 bbl dari harga pasar minyak dunia. Pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun dari kerjasama ini.