Pemberantasan Narkoba Telan 5 Ribu Nyawa, Duterte Menolak Diinvestigasi PBB
jpnn.com, MANILA - Pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak wacana penyelidikan independen PBB terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut. Manila menggambarkan seruan itu sebagai bentuk campur tangan dalam urusan negara.
Penolakan itu dikeluarkan setelah pegiat hak asasi manusia meminta Dewan HAM PBB untuk menyelidiki sejumlah kematian yang tidak sah dan pembunuhan oleh polisi terkait perang melawan narkoba ala Presiden Rodrigo Duterte.
Untuk diketahui, polisi Filipina telah membunuh lebih dari 5.300 tersangka pengedar dan pengguna narkoba sejak Duterte terpilih tiga tahun lalu.
"Panggilan terakhir oleh 11 pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penyelidikan internasional Filipina tidak hanya ditantang secara intelektual tetapi juga campur tangan yang keterlaluan terhadap kedaulatan Filipina," kata juru bicara Duterte Salvador Panelo dalam sebuah pernyataan, Sabtu (8/6).
BACA JUGA: Bengis ke Bandar Narkoba, Duterte Takut Melawan Tiongkok
Dia menuduh para ahli PBB menjajakan fakta yang bias, salah dan dipalsukan. "Mereka yang berbicara menentang kampanye obat-obatan terlarang dan catatan hak asasi manusia presiden ini telah sangat ditolak oleh pemilih Filipina," sambungnya, seperti dimuat Channel News Asia. (rmol/jpg)
Pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak wacana penyelidikan independen PBB terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut.
Redaktur & Reporter : Adil
- Krisis Kemanusiaan di Ukraina Tak Kunjung Usai Akibat Invasi Rusia
- Fraksi PKS Kecewa AS Memveto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
- Iran Membela Diri, Lalu Serang Pangkalan Militer Israel
- Kualifikasi Piala Dunia 2026: Pelatih Filipina Ancam Timnas Indonesia
- 2 Skenario Agar Timnas Indonesia Lulus Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026
- PBB Akui Tak Berdaya Hentikan Konflik di Gaza