Pemda dan Budaya Hambat Pemberantasan Buta Aksara

JAKARTA - Pemerhati pendidikan Arief Rahman menilai masalah struktural dan kultural menjadi penghambat dalam pemberantasan buta aksara. Menurutnya, hambatan struktural itu di antaranya terkait keseriusan pemerintah.

Arief mengatakan, masih banyak pementerian daerah yang tidak serius menangani buta aksara. Ditegaskannya, Pemda justru menganggap pekerjaan mengajar peserta program penuntasan buta aksara itu sebagai pekerjaan rutin biasa.

“Mungkin dia (tutor) tidak begitu terlalu tahu apa yang harus dikerjakan. Malah kalah jauh  dari lembaga-lembaga yang informal lainnya,” kata Arief saat ditemui di gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumat (21/10).

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO itu menambahkan, persoalan struktural lainnya yang menghambat pemberantasan buta aksara adalah modal dan serta jejaring (networking) pelatih atau tenaga pendidik.  “Ini soal struktural, tentunya hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPRD sampai pada lembaga-lembaga struktural pemerintahan. Ini yang harus dibenahi,” ucapnya.