Pemekaran Sedot Anggaran Infrastruktur

Dana itu, lanjutnya, belum termasuk uang perjalanan dinas anggota DPRD per tahunnya. "Saya pernah bicara dengan ketua BPK. Kalau tidak ada  pemekaran wilayah itu dana itu bisa untuk percepatan pembangunan infrastruktur  i daerah. Sekarang dana itu habis untuk operasional birokrasi di daerah pemekaran," bebernya.

Dijelaskan, saat ini pemerintah terus berupaya menggenjot pengembangan kawasan, untuk menciptakan pusat-pusat industri baru di daerah. Juga digodok mengenai jumlah universitas negeri yang ideal di sebuah daerah. Hingga saat ini, jumlah universitas menumpuk di Jakarta. "Di Jakarta saja sudah berapa universitas negerinya. Kalau universitas kita pindahkan (ke daerah, red), berapa masyarakat pindah ke sana? Mengapa universitas terpusat di Jawa? Mengapa tidak disebar ke luar Jawa? Misal di Sumatra ada universitas sekaliber UI," ucapnya.

Dikaitkan dengan apsirasi pemekaran, lanjut Gamawan, selain ditinjau dari aspek persyaratan, pemekaran juga akan dipertimbangkan dari aspek pemerataan, pertumbuhan, dan keadilan. (sam/jpnn)