Pemerintah Akui Pembatasan BBM Subsidi Sulit Diawasi
Senin, 29 November 2010 – 22:00 WIB
JAKARTA — Pemerintah memang sudah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan BBM subsidi per 1 Januari 2011. Namun yang masih menjadi persoalan adalah pola pengawasan sehingga kebijakan itu bisa benar-benar berjalan sesuai rencana.
"Nanti memang sulit saat melakukan kontrol dan pengawasan pelaksanaannya. Karena itu tim tekhnis antara ESDM dan Pertamina mulai dari sekarang sudah mempersiapkan mekanisme pengawasan itu. Tentu menunggu persetujuan juga dari DPR," kata Menteri koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa pada wartawan di Jakarta, Senin (29/11).
Baca Juga:
Selain itu, Pemerintah juga masih menentukan satu dari dua opsi tentang kriteria kendaraan yang harus dibatasi pembelian bahan bakarnya. Opsi pertama, diberlakukan untuk seluruh kendaraan buatan di atas tahun 2005. Sedangkan opsi kedua adalah diberlakukan untuk seluruh kendaraan pribadi atau plat hitam.
Dari dua opsi yang ada, Hatta menilai bahwa membatasi BBM subsidi untuk seluruh kendaraan plat hitam lebih efisien. Alasannya, karena lebih mudah pelaksanaannya di lapangan daripada harus melihat jenis kendaraan berdasarkan tahun produksi.
JAKARTA — Pemerintah memang sudah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan BBM subsidi per 1 Januari 2011. Namun yang masih menjadi persoalan
BERITA TERKAIT
- Begini Respons Bea Cukai soal Relaksasi Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor
- Jawab Tantangan Bisnis ke Depan, Pertamina Luncurkan Competency Development Program
- Harga Emas Antam Sabtu 18 Mei 2024, Naik Rp 7.000 Per Gram
- Layanan SIM Keliling Lima Lokasi di Jakarta Hari Ini
- Anak Usaha SIG Raih BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2024
- Stimuno Kembali Raih Penghargaan Top Brand For Kids Awards