Pemerintah dan DPR Sama-sama Ngotot
Sabtu, 17 Maret 2012 – 22:34 WIB
JAKARTA--Pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) di Komisi II DPR RI hingga saat ini belum ada titik temunya. Sebagian besar fraksi tetap bersikukuh mempertahankan keistimewaan Yogjakarta. Sebaliknya pemerintah terkesan masih berat mengakui keistimewaan Yogja di RUUK DIY.
"Sebenarnya pembahasan RUUK DIY akan cepat mekanismenya kalau DPR dan pemerintah punya visi yang sama. Tapi yang terjadi hingga saat ini kan beda," kata Basuki Tjahja Purnama,anggota Komisi II DPR RI, di Jakarta, Sabtu (17/3).
Diungkapkannya, fraksi-fraksi di DPR sebagian besar menyetujui agar Sultan dan Paku Alam yang bertahta langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Namun, katanya, pemerintah tetap berputar-putar mencari alasan dengan menawarkan opsi-opsi yang terkesan jauh dari makna dan sejarah keistimewaan DIY itu sendiri.
"Pemerintah seperti memaksakan adanya gubernur dan wakil gubernur utama, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui pemilihan, dan lain-lain," ujarnya.
JAKARTA--Pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) di Komisi II DPR RI hingga saat ini belum ada titik temunya. Sebagian
BERITA TERKAIT
- 2 Jemaah Calon Haji Asal Cianjur Batal Berangkat, Ini Sebabnya
- Bus Pariwisata Diduga Tak Mengerem Sebelum Kecelakaan Maut
- Satgas Damai Cartenz Ungkap 7 Nama Pelaku Penembakan Letda Oktovianus
- Nikmati Fasilitas Fast Track, 352 JCH Kloter Pertama Embarkasi Solo Dilepas Nana Sudjana
- Tiket Festival Lampion Waisak 2024 Ludes Terjual
- 11 Jenazah Kecelakaan Bus di Subang Telah Dikembalikan ke Keluarga