Pemerintah Didorong Implementasikan Regulasi Penanggulangan Stunting

Pemerintah Didorong Implementasikan Regulasi Penanggulangan Stunting
Diskusi bertajuk Demokratisasi dan Kesehatan Masyarakat: Tantangan Penanggulangan Masalah Gizi Anak Nasional di Jakarta, Kamis (14/11). Foto: Dok Pri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pokja Antropometri Kementerian Kesehatan dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit Metabolik, FKUI – RSCM Damayanti R. Syarif mengatakan, untuk mencegah stunting diperlukan pemantauan status gizi yang benar, tata laksana rujukan berjenjang hingga intervensi gizi.

Selain permasalahan asupan nutrisi, sambung Damayanti, kondisi penyakit tertentu dapat meningkatkan risiko stunting.

Sebab, hal itu dapat memengaruhi peningkatan kebutuhan nutrisi maupun kemampuan anak menyerap nutrisi yang dikonsumsi.

“Dalam kondisi seperti ini, anak membutuhkan intervensi gizi yang memang sudah terbukti dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan anak,” kata Damayanti dalam diskusi bertajuk Demokratisasi dan Kesehatan Masyarakat: Tantangan Penanggulangan Masalah Gizi Anak Nasional di Jakarta, Kamis (14/11).

Diskusi itu merupakan rangkaian ulang tahun ke-20 The Habibie Center. Dalam acara itu dibahas intervensi gizi spesifik yang tepat untuk menanggulangi masalah gizi, khususnya akibat penyakit pada anak.

Misalnya, penyakit-penyakit yang berkontribusi besar terhadap angka kejadian stunting, antara lain gagal tumbuh, gizi kurang dan gizi buruk.

Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Sofian Effendi menjelaskan, tugas masyarakat adalah menjaga apakah anggaran kesehatan sebesar 5,2 persen dari APBN sebesar Rp 220 triliun bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang baik atau tidak.

“Kebijakan publik perlu diintervensi dengan semangat demokratisasi sehingga implementasi dalam bidang kesehatan sangat diperlukan,” ujarnya.

Ketua Pokja Antropometri Kementerian Kesehatan dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit Metabolik, FKUI – RSCM Damayanti R. Syarif mengatakan, untuk mencegah stunting diperlukan pemantauan status gizi yang benar, tata laksana rujukan berjenj

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News