Pemerintah Diminta Bentuk Sistem JPH
Selasa, 05 Mei 2009 – 18:20 WIB

Pemerintah Diminta Bentuk Sistem JPH
JAKARTA - Dalam membahas masalah mengenai RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Selasa (5/5), Corporate Quality Assurance PT Garuda Food, Andi Asrul, menerangkan bahwa sebaiknya DPR dan pemerintah juga memikirkan agar dapat membentuk suatu sistem JPH. Istilah sistem JPH ini menurutnya, tentunya sudah cukup akrab di industri perusahaan produk halal. "Jadi, misalnya salah satu perusahaan sudah memiliki sertifikat halal, maka perusahaan tersebut juga harus siap diaudit untuk mendapatkan sertifikat sistem JPH ini," tambahnya.
"Saat ini, perusahaan yang menghasilkan produk halal dituntut dapat memberikan garansi kalau produk yang dimilikinya halal dikonsumsi dan sesuai dengan syariah," ungkap Andi.
Baca Juga:
Dijelaskan Andi, sistem JPH ini merupakan suatu sistem yang menjaga kehalalan produk, di mana sistem dibuat sedemikian rupa dengan halal policy dan halal system diterapkan di semua tingkatan manajemen maupun di semua bagian, serta komitmen manajemen dan pegawai menjaga kehalalan dari suatu bahan untuk menghasilkan halal product.
Baca Juga:
JAKARTA - Dalam membahas masalah mengenai RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Selasa (5/5), Corporate Quality Assurance PT Garuda Food, Andi Asrul, menerangkan
BERITA TERKAIT
- RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody
- Pertamina Rayakan Puncak Hari Buruh Internasional 2025, Menaker Yassierli Beri Apresiasi
- Bupati Sumedang Berharap Buruh Sejahtera dan Turut Menggerakkan Ekonomi di Indonesia
- Tampilan Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Terbaru, Yang Belum Silakan Cetak Lagi
- Sidang Gugatan Pedagang Ayam vs BRI Ditunda Lagi, Haris Azhar Kritik Ketidaksiapan Bank
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara