Pemerintah Diminta Hati-Hati Susun Kebijakan BBM

Pemerintah Diminta Hati-Hati Susun Kebijakan BBM
Kebijakan BBM. Foto: Ricardo/JPNN.com

Hendra mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga, padahal harga minyak dunia sedang turun dan ada SPBU swasta bisa menjual BBM Rp 8.900.

"Lucunya malah pemerintah meminta SPBU swasta tersebut menaikkan BBM mereka," dia mengatakan.

Hendra menyebut adanya SPBU swasta menjual harga BBM non-subsidi di bawah harga BBM subsidi membuktikan produksi dan penyalurannya tidak efisien.

“Jadi, sebelum pemerintah menaikkan BBM, bukan kah lebih baik jalur produksi dan distribusi diperbaiki serta mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu," ucap dia.

“Pemerintah justru banyak mengeluarkan biaya besar untuk membangun proyek-proyek mercusuar."

Hendra juga mempertanyakan pembatasan pembelian BBM yang dinilai banyak dikonsumsi mobil mewah dan orang kaya.

“Pembatasan 1.500 cc sudah benar karena mobil saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok rakyat. Hanya karena orang punya mobil bukan berarti dia orang kaya. Namun, pemerintah malah menurunkan menjadi 1.400 cc."

“Akibatnya orang dengan mobil seperti Avanza dkk tidak bisa membeli BBM subsidi padahal driver Grab dan Gocar rata-rata memakai mobil tersebut. Jadi, logika pemerintah untuk membenarkan kebijakan mereka sama sekali tidak logis.” tutup Hendra. (rdo/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini:

Dampak serius dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, Pertalite.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News