Pemerintah Dinilai Kurang Perhatikan Infrastruktur Logistik Pangan

Pemerintah Dinilai Kurang Perhatikan Infrastruktur Logistik Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet. Foto: FPKS DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS drh Slamet mengatakan persoalan logistik pangan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurut Slamet, mahalnya biaya logistik pangan sebagai salah satu penyebab utama rendahnya daya saing produk pertanian nasional.

Berdasarkan data BPS biaya logistik Indonesia masih mencapai 20-24 persen dari PDB nasional. Dengan biaya logistik yang demikian besar menyebabkan bertambah komponen biaya yang ditanggung oleh produsen sehingga harga komoditas pertanian menjadi lebih mahal ketika sampai ke pasaran.

“Ini yang menyebabkan terkadang harga buah-buahan dan komoditas pertanian lainnya terkadang lebih mahal dari komoditas pertanian impor,” tegas drh. Slamet di Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Selanjutnya, politikus senior PKS ini tersebut mengutip beberapa pemaparan ahli saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Hortikultura.

Di Indonesia, menurut Slamet, tingkat kehilangan produk holtikultura ini mencapai 40-60 persen sebagai akibat buruknya penanganan pascapanen dan juga sarana dan prasarana logistik pangan.

Dari segi kebijakan, kata dia, hampir dua periode pemerintahan presiden Joko Widodo hanya fokus pada pengembangan infrastruktur orang dengan membangun jalan tol, sedangkan infrastruktur logistik pangan terlihat sangat minim perhatian.

“Padahal dengan infrastruktur logistik yang baik akan sangat membantu pengembangan ekonomi masyarakat melalui konektivitas antara sentra produsen komoditas pertanian dengan pasar. Selama ini begitu banyak komoditas pertanian yang dihasilkan masyarakat tidak mendapatkan akses pasar yang baik akibat buruknya kinerja logistik pangan,” kata Slamet.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS drh Slamet mengatakan persoalan logistik pangan harus menjadi perhatian serius pemerintah.