Pemerintah Dorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kembangkan Ekonomi Hijau

Guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Mulai dari pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.

"Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal juga perlu menjadi fokus pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan," terangnya.

Untuk itu, Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa lembaga audit pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran.

Menurutnya, alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi.

"Untuk itu, kita harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (mrk/jpnn)