Pemerintah Harus Lakukan Ini untuk Atasi Penurunan Muka Tanah Jakarta

Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PAM JAYA memberi target tercapainya 100 persen penggunaan pipa akses air bersih pada 2030.
Namun, untuk mencapai target ini dibutuhkan peralihan dari masyarakat ataupun pemilik gedung untuk beralih dari air tanah ke air bersih perpipaan, serta investasi yang besar yang dibutuhkan untuk menyambungkan perpipaan ke kawasan-kawasan yang cenderung lebih sulit dijangkau.
Menurut Ali, persoalan tersebut bisa teratasi asal pemerintah terlebih dahulu membuat jaringan perpipaan secara merata, untuk kemudian membuat aturan jelas.
Jika hanya memberi larangan tanpa memberikan solusi, hal ini tentu akan menimbulkan reaksi.
“Selama air perpipaan tidak cukup, ya tidak mungkin kita merealisasikan upaya pengendalian permukaan tanah tadi,” kata Ali menambahkan.
Ali mengaku percaya, target yang diberikan pada tahun 2030 bakal terlaksana. Selain itu, Pemprov harus mulai mencari sumber alternatif air baku.
Saat ini, dikatakan Ali, 82 persen kebutuhan air Jakarta berasal dari Waduk Jatiluhur, sisanya 16 persen beli dari Tangerang.
Faktor lain yang tak kalah penting, yakni perawatan terhadap jaringan air bersih tersebut, termasuk persoalan kebocoran baik administratif maupun teknis.
Jika tak dicarikan solusi, kerusakan ini akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan terhadap Jakarta
- Telkom Siap Gelar Digiland 2025 Seusai dapat Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
- Terungkap Fakta Mengejutkan soal Gerai Miras di Kartika One Hotel
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Gegara Gerai Miras, Warga Kampung Sawah Ancam Geruduk Kartika One Hotel
- Sahrin Hamid: Gerakan Rakyat Jaktim Wajib Dukung Program Prorakyat Pramono-Doel
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta