Pemerintah Harus Rem Pemekaran Bermotif Politik
Jumat, 19 Oktober 2012 – 21:30 WIB

Pemerintah Harus Rem Pemekaran Bermotif Politik
“Jadi hal-hal ini harus menjadi perhatian utama. Intinya, perlu ada keberanian untuk menata sistem. Agar usulan pemekaran tidak lagi seperti diobral karena sarat dengan kepentingan politik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemda, Khatibul Umam Wiranu menyatakan, pemerintah dan DPR berupaya semaksimal mungkin memenuhi target penyelesaian revisi UU Pemda pada Desember 2012 mendatang.
“Saat ini sudah pada tahap pengumpulan Daftar Inventarisasi Masalah dari fraksi-fraksi. Nanti setelah satu pendapat, baru memasuki tahapan pembahasan yang krusial,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA-Pemerintah perlu memperkuat kewenangannya terkait pemekaran daerah. Langkah ini untuk mengerem banyaknya usulan yang datang dari Dewan Perwakilan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 3 Kategori Honorer Tertutup Peluang jadi PPPK Paruh Waktu, Kena PHK
- Gema Waisak Pindapata Nasional 2025 Sukses Digelar, Menag Hingga Pramono Turut Hadir
- Resmikan Masjid Jakarta Garden City, Gubernur Pramono Berpesan Begini
- Kepala BKN Sebut 1.967 CPNS 2024 yang Mundur Aslinya Tidak Lulus
- BSMI Peringatkan Dunia Internasional, Jalur Gaza Masih Belum Aman
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif