Pemerintah Harus Sanksi Industri Pengolahan Susu Bandel
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat peternakan dari Universitas Padjadjaran Didin S Tasripin meminta Kementerian Pertanian (Kementan) bersikap tegas terhadap pelaku industri pengolahan susu (IPS) dan importir yang enggan bermitra dengan peternak sapi perah lokal.
Menurut Didin, pemerintah harus menegakkan aturan jika ingin mendorong produktivitas peternak sapi perah lokal.
"Saya kira harus tegas dulu, ya. Bukan hanya cerita begini aturannya, tapi harus ada action-nya," kata Didin, Jumat (2/3).
Didin menambahkan, jauh sebelum adanya aturan yang mengharuskan industri pengolahan susu dan importir bermitra dengan peternak sapi perah lokal, pemerintah pernah membuat regulasi tentang pengembangan sapi perah lokal lewat tiga kementerian pada 1979 .
Namun, dalam perjalanannya, program tersebut tidak berhasil karena adanya masalah inkonsistensi.
"Memang dari tahun-tahun yang dulu juga tidak banyak berubah. Kalau tidak tegas, ya, kondisinya seperti ini peternak-peternak gurem tambah gurem lagi," kata Didin.
Didin tak menafikan bahwa ketidaktegasan pemerintah bisa jadi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan ancaman dunia pasar internasional.
Namun, menurut Didin, setiap negara pasti memiliki regulasi untuk melindungi produksi dalam negerinya.
Kementan harus bersikap tegas terhadap pelaku industri pengolahan susu (IPS) dan importir yang enggan bermitra dengan peternak sapi perah lokal
- Hari Pertama Kerja, Mentan Amran Tancap Gas Cetak 500 Ribu Hektare Sawah di Merauke
- KPK Hadirkan eks Sekjen Kementan di Sidang Korupsi SYL
- Mentan Amran Tegaskan Bakal Pecat Pegawai Terlibat Gratifikasi
- Bamsoet: Kebijakan Kementan Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Bagi Petani Sudah Tepat
- Optimalisasi Lahan di Lampung, Kementan-TNI Turun Langsung ke Lapangan Setiap Hari
- Pupuk Subsidi Naik 100 Persen, Petani di Papua Selatan Ingin Tingkatkan Produktivitas