Pemerintah Klaim Warga Jogja Setuju Pilkada

Mantan anggota Komisi II DPR Saifullah Ma"shum menambahkan, dalam forum konsultasi DPR dengan pemerintah pada pembahasan nanti, sejumlah prinsip perlu dijelaskan. Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis,  menurut dia, aspirasi rakyat Jogja yang meminta penetapan gubernur otomatis Sultan sudah tegas. "Kalau dipaksakan (pemilihan), siapa yang diwakili?," kata Ma"shum.

Seharusnya pemerintah bersikap arif untuk ikut dalam suara penetapan. Selanjutnya, pemerintah dan DPR bisa fokus pada posisi gubernur Jogja pada masa depan. Bagaimana syarat-syarat seorang Sultan dalam suksesi. Misalnya, syarat umur atau kala Sultan sudah tidak memenuhi syarat memimpin. Termasuk jika terjadi kekosongan kepemimpinan jika ada problem hukum menimpa Sultan. "Mekanisme bisa diatur, ada perbedaan antara gubernur yang Sultan dengan yang bukan Sultan, ini bisa diatur," tandasnya. (bay/c10/tof)