Pemerintah Lanjutkan Moratorium Izin Untuk Lindungi Hutan
Untuk itu kata Menteri Siti, perlu dikembangkan social enterpreneurship sebagai salah satu penyeimbang. Agar ke depan, masyarakat dapat lebih menikmati fungsi hutan.
Harus diingat katanya, bahwa persoalan lingkungan dan sumberdaya alam kita di Indonesia sekarang ini, masyarakat sudah lebih maju dalam memahami tentang lingkungan, juga UUD dan UU serta peraturan pelaksanaannya.
''Jadi jangan ada pihak-pihak yang ingin menarik mundur ke belakang persepsi maupun langkah-langkah dalam upaya modernitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sudah mulai melembaga, berinternalisasi dengan pijakan dasar sustainabilitas atau keberlanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan,'' tegasnya.
Ciri lain modernitas itu juga bahwa soal-soal lingkungan bukan parsial, misalnya hanya sekedar soal kebakaran hutan atau kerusakan gambut atau soal sawit di gambut, tetapi soal yang komprehensif, yang diukur dalam agregasi dan kompleksitas persoalan.
''Begitupun kita sudah melihatnya dengan menempatkan secara tepat posisi subyek lingkungan atau sumberdaya alam, jadi bukan merupakan issue yang parsial,'' tegas Menteri Siti. (jpnn/klh)
Pemerintah kembali melanjutkan komitmen melakukan penundaan (moratorium) izin baru melalui Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XII.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Atasi Berbagai Tantangan Isu-isu Keberlanjutan Fungsi Lingkungan, RPP jadi Terobosan & Inovasi KLHK
- Menteri Siti: Perdagangan Karbon Diatur Demi Menjaga Kedaulatan Negara
- Buka Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Menteri Siti Singgung Penggabungan 2 Kementerian
- KLHK Gelar Panggung Kolaborasi Rimbawan, Begini Pesan Menteri Siti
- Menteri LHK: Indonesia Jadi Contoh Internasional dalam REDD+ dan RBP Emisi Karbon
- Antisipasi Karhutla, Menteri Siti: KLHK Lakukan 3 Langkah Strategis Termasuk Pemanfaatan TMC