Pemerintah Memperjuangkan Kenaikan Upah PMI di Taiwan

Pemerintah Memperjuangkan Kenaikan Upah PMI di Taiwan
Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Soes Hindharno melakukan pertemuan Bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Keh-Her Shih, di Kantor Kementerian TK Taiwan di Taipei. Foto: Kemnaker:

jpnn.com, TAIPEI - Taiwan merupakan salah satu negara tujuan banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bukan hanya karena penghasilan yang menjanjikan namun juga karena iklim kerja yang baik. Kondisi ini terwujud akibat dari kebijakan Taiwan soal pekerja asing.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan menggelar pertemuan bilateral antara kedua negara untuk membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja Migran Indonesia di Taiwan.

“Kita perjuangkan kenaikan upah pekerja migran Indonesia di Taiwan pada sektor domestik yang belum pernah naik gajii sejak tahun 2015,” ungkap Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Soes Hindharno, seusai pertemuan Bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Keh-Her Shih, di Kantor Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Taipei, Kamis(25/4).

Pada tahun 2015 penghasilan PMI di sektor domestik, seperti caregiver, carataker, domestic helper, mengalami kenaikan menjadi 17.000 dollar Taiwan (setara Rp 8 Juta) dari 15.840 dolar Taiwan, setelah sebelumnya belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 1997.

“Kami (Pemerintah Indonesia) juga meminta kepada Taiwan untuk meningkatkan peluang kerja pada sektor formal, agar komposisi antara pekerja domestik dan formal berimbang,” kata Soes.

Selain itu, tambah Soes, pemerintah Indonesia menekankan kepada pemerintah Taiwan agar meningkatkan pengawasan mengenai biaya penempatan. Sesuai Pasal 30 ayat 1 Undang Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang menyatakan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan atau cost structure.

Sementara itu Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan, Robert James Bintaryo, yang juga hadir dalam pertemuan meminta penjelasan terhadap rencana pelaksanaan kebijakan Ministry of Labor Taiwan mengenai program working holiday dan program kerja magang.

“Working holiday adalah kebijakan yang tengah digodok Taiwan dimana program tersebut rencananya akan dilaksanakan oleh Counsil of Agriculture Taiwan. Kebijakan working Holiday merupakan program yang memperkerjakan kerabat dari warga negara asing yang memiliki pasangan warga negara Taiwan di sektor pertanian,” kata Robert.

Pemerintah Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan menggelar pertemuan bilateral antara kedua negara untuk membahas perlindungan dan pemenuhan hak PMI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News