Pemerintah Minta Daerah Perbaiki Data Penerima Bansos
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah untuk memberikan data akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Juliari menyadari pihaknya memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun dia mengaku memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menginventarisasi warganya yang berhak.
"Kami memberikan keleluasaan kelonggaran kepada kabupaten kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang terdampak untuk kami berikan bansos tunai," kata Juliari melalui telekonferensi, Jumat (8/5).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai ada masalah data bansos yang belum terselesaikan. Karena itu, kerja sama pemerintah pusat dengan daerah diperlukan saat ini.
"DTKS kami hanyalah menjadi referensi. Tidak langsung menggunakan DTKS sebagai satu satunya data untuk penerima bansos tunai," kata Juliari.
Juliari juga menjelaskan, untuk warga di luar Jabodetabek, akan mendapat bansos berupa uang tunai atau bantuan langsung tunai (BLT).
"Besarannya Rp 600 ribu per KK selama 3 bulan. Target 9 juta KK. Kami mendapatkan data 9 juta ini dari daerah tingkat dua pemkab dan pemkot," jelasnya. (tan/jpnn)
Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah untuk memberikan data akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Wamendagri John Wempi Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal Kepada Masyarakat
- Sampaikan Dissenting Opinion, Saldi Isra Anggap Dalil Politisasi Bansos Beralasan Hukum
- Sengketa Pemilu: Menkeu Sri Mulyani Dianggap Membohongi Publik dan Hakim MK
- Pengamat: Kesaksian 4 Menteri di MK Mematahkan Narasi Penyalahgunaan Bansos Menjelang Pemilu 2024
- Sri Mulyani Percaya Sidang PHPU Cara Merawat Nalar Publik
- Data Riset Saksi Ahli 02, Bansos Tidak Ada Korelasi dengan Kemenangan Prabowo-Gibran