Pemerintah Pastikan Segera Revisi PP Jaminan Hari Tua
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah memastikan segera merevisi isi PP soal Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam revisi itu diatur kembali bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan bila pekerja mengalami sejumlah kondisi khusus. Salah satunya saat karyawan mengalami PHK. Jadi, mereka tidak perlu menunggu mengambil JHT pada usia 56 tahun.
"Kalau baru umur 40, kemudian di PHK bisa (dicairkan). Misalnya, ekonomi kita lagi lesu, terus kita di PHK, kita ambil uang itu dulu untuk modal kerja. Kira-kira revisi itu. Pemerintah sudah dengar keluhan itu," ujar Sofyan di kompleks Istana, Negara, Jakarta (3/7).
Menurut Sofyan, PP itu sesuai dengan UU BPJS Ketenagakerjaan. Dalam revisi itu, tegasnya, juga jelas diatur bahwa pencairan dana JHT tidak berlaku lagi untuk 5 tahun setelah keikutsertaan pekerja.
Rencana revisi itu sudah dibahas Menteri Sofyan dengan Menaker Hanif Dhakiri. Draf revisi itu, tuturnya, akan dikerjakan oleh Menteri Hanif. (flo/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah memastikan segera merevisi isi PP soal Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam revisi itu diatur
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tinjau Panen Jagung Bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi: Semua Pihak Ambil Langkah
- Puspom TNI dan Propam Polri Menggelar Rapat, Pelat Dinas hingga Bentrok Jadi Sorotan
- ORI Sarankan Seleksi CASN Ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai, Begini Respons Junimart
- Fawer Sihite Terima Dukungan Anak Muda untuk Maju Pilkada Kota Siantar
- Tahun Ini Kasus DBD Tertinggi Terjadi di Sumsel
- Pasukan Brimob dari Nabire dan Timika Bergerak ke Intan Jaya