Pemerintah Tak Perlu Keluarkan Dana Triliunan untuk Kartu Prakerja, Cukup Rp 50 Miliar

Pemerintah Tak Perlu Keluarkan Dana Triliunan untuk Kartu Prakerja, Cukup Rp 50 Miliar
Ilustrasi Kartu Prakerja. Foto: prakerja.go.id

Menurutnya, anggaran Rp5,6 triliun sangat berlebihan bila hanya digunakan untuk penyediaan konten pelatihan online yang sebenarnya bisa didapat gratis oleh masyarakat.

Bahkan, kata dia, anggaran tersebut bahkan cukup untuk mengakuisisi hingga 1.000 perusahaan startup konten.

Anggaran ini harusnya dapat dipangkas besar-besaran. Sebenarnya pemerintah hanya butuh Rp50 miliar untuk membeli ratusan konten pelatihan online yang tepatsasaran, dengan hak guna secara bebas dan penuh (unlimited). Uang Rp 50 miliar itu aja udah mewah lho," sambung Largo.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat Indonesia bisa mengakses konten pelatihan online secara gratis untuk dimanfaatkan kapanpun dan oleh siapapun.

Dia mengatakan Prakerja.org dibangun salah satunya untuk memberikan contoh bahwa kehadiran teknologi dan ekonomi digital seharusnya dipergunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara murah, bahkan gratis.

"Kami berharap pemerintah, dengan segala otoritas dan ketersediaan anggarannya, dapat melakukan hal yang sama bahkan jauh lebih baik daripada yang telah kami lakukan. Bahkan teman-teman banyak yang menawarkan untuk berbagi ilmu secara gratis untuk masyarakat lewat Prakerja.org. Dengan dukungan dan partisipasi yang begitu besar dari masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Prakerja.org, kami akan melanjutkan inisiatif kami ini, dengan terus memperkaya dan meningkatkan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan," pungkasnya. (flo/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Anggaran Rp 5,6 triliun untuk program pelatihan online Kartu Prakerja dinilai sangat berlebihan dan pemborosan anggaran.


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News