Pemerintah Tebar Rp 9,8 Triliun agar Masyarakat Tidak Gampang Protes
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini menggelontorkan dana Rp 9,8 trilun untuk dibagi-bagikan kepada sekitar 16,3 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. Tujuan bantuan sebesar Rp 200 ribu per keluarga itu adalah untuk menenangkan masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah.
Deputi Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang masih turun seperti saat ini, masyarakat rentan bergejolak. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan program pembangunan nasional.
"Kalau kegaduhan DPR itu kan terbatas yah, tapi kalau sudah (bergejolak) di bawah itu repot," kata Sadewa di kantor presiden, Selasa (5/5).
Karena itu, lanjut Sadewa, untuk meredamnya pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat di tingkat ekonomi terbawah. Dengan bantuan tersebut, diharapkan daya beli mereka terangkat dan tidak lagi merasa kesusahan.
"Ini penting untuk fondasi masyarakat. Supaya mereka tidak merasa susah. Kalau tenang, masyarakat tidak gampang protes di bawah, pemerintah bisa jalankan program tanpa kegaduhan sosio politik," jelasnya.
Ke depan, lanjutnya, pemerintah masih akan terus menggelontorkan bantuan tunai kepada rakyat miskin. Menurut Sadewa, dana Rp 36 triliun dalam waktu dekat juga akan dikucurkan dalam bentuk program keluarga sejahtera.
"Untuk bantuan cash (tunah, red) uang sebenarnya sekarang lebih besar dibandingkan zaman SBY. Tapi coverage di medianya masih kurang," pungkas anak buah Luhut Panjaitan ini.(dil/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini menggelontorkan dana Rp 9,8 trilun untuk dibagi-bagikan kepada sekitar 16,3 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Pengamat Sebut Motif Kematian Tidak Wajar Anggota Polri Penting Diungkap, Singgung Pembinaan Mental