Pemerintah TegasTolak Dana Aspirasi

JAKARTA -- Meski DPR tetap bersikukuh akan mengusulkan dan membahas dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota dewan, pemerintah tetap berpendapat bahwa dana aspirasi tidak diperlukan.  Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Hatta Radjasa mengatakan, usul dana aspirasi itu jika direalisasikan akan memberatkan APBN.

‘’Dari yang disampaikan Fraksi di DPR itu, satupun tidak ada daerah yang tidak tersalurkan APBN. Kalau Rp15 miliar itu jadi, nanti rancu karena (APBN) sudah dibagi juga untuk daerah di tanah air,’’ kata Hatta kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (8/7).

Hatta juga tak setuju jika ada anggapan dana aspirasi agar terjadi pemerataan pembangunan di daerah.  Pasalnya, lanjut Hatta,  selama ini juga sudah banyak dana yang disalurkan ke daerah melalui Kementrian dan Kelembagaan serta dana desentralisasi ke daerah.

 ‘’Kalau ada daerah yang katanya perlu dana cepat, tentu itu ada mekanismenya untuk dibicarakan dengan komisi dan Badan Anggaran. Ada mekanisme dan jenjangnya. Kalau jadi, tentu pengaturan keuangan di Menkeu akan menimbulkan kerancuan. Kalau saya dari PAN, jelas tidak setuju dengan dana aspirasi itu karena belum prioritas alokasinya,’’ tegas Hatta yang juga Ketua Umum PAN tersebut.