Pemerintahan Jokowi-JK Belum Serius Bersihkan Mafia Gas

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat migas dari IRESS Marwan Batubara mengatakan belum ada keseriusan yang ditunjukkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk membersihkan industri migas dari para mafia dan calo. 

Omongan ini didasari dengan langkah Kementerian ESDM yang kembali berkompromi dengan para trader dan calo gas dengan merevisi permen ESDM No 37 tahun 2015 yang baru diterbitkan 23 Oktober lalu.

Menurut Marwan, perubahan regulasi itu berimbas pada konversi energi ke gas bumi tidak akan berjalan sehingga Indoneisa akan terus tergantung dengan impor BBM.

"Pemerintah jangan sampai takut dengan trader gas meski mereka punya backing kuat di partai politik, lingkar kekuasaan. Mereka ini hanya pragmatis saja, tidak mau mengikuti sistem, tidak mau mengakui bahwa mekanisme trader berjenjang sangat merusak sistem dan merugikan konsumen," tegas Marwan, Jumat (8/1).

Permen ESDM 37/2015 mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. Dalam beleid itu sebelumnya telah diatur bahwa alokasi gas diprioritaskan diberikan kepada BUMN dan BUMD di mana lokasi tambang gas dilakukan.

Namun, langkah berani Kementerian ESDM tersebut mendapat perlawanan dari para calo gas yang selama ini  menguasai sektor hulu migas nasional. Para trader gas modal kertas yang telah menyebabkan harga gas ke konsumen semakin mahal ini terus membangun opini bahwa kebijakan ESDM dalam Permen 37/2015 tersebut akan mematikan  bisnis gas.

“Seharusnya Menteri ESDM konsisten dengan aturan yang sudah benar itu (Permen 37/15). Jika terus mengikuti kemauan trader gas tanpa fasilitas, lalu apa bedanya pemerintahan Jokowi,” kata Marwan.

Marwan mengingatkan, sektor migas karena strategis harus dikuasai BUMN. Selama ini penguasaan justru oleh para trader sehingga jelas-jelas melanggar konstitusi.