Pemilihan Ketua Hanura Diwarnai Konspirasi dan Politik Uang

Nandi juga menyebut ada sesuatu yang janggal dalam mekanisme pemilihan. Pasalnya, pengembalian deposit kedua kandidat yang kalah dalam pemilihan menjadi tanggung jawab ketua terpilih. Padahal, hal itu menjadi kewajiban DPD. 

"Dana yang dikeluarkan dua calon yang kalah dalam pemilihan Ketua DPC, seperti Jhonson Panjaitan itu sebesar Rp 465 juta dan Ade Fahruroji sebesar Rp 150 juta, kini harus diganti oleh ketua terpilih (Endun Hamdun)," urainya.

Seharusnya, agar dapat menduduki kursi pimpinan partai di tingkat kota tersebut, harus berasal dari dukungan PAC, bukan melalui prosedur pembayaran. Oleh karena itu, pengurus PAC Kota Bandung telah melapor permasalahan tersebut ke pimpinan pusat. 

"Kami lihat musyawarah cabang pemilihan Ketua DPC itu berbau politik uang, menyimpang dari AD/ART, sehingga penetapan ketua terpilih harus dibatalkan," tegasnya.

Dirinya juga mencium keanehan lain saat Musyawarah Cabang II, 20 Agustus, yang tiba-tiba menetapkan Endun Hamdun tanpa alasan yang jelas 

"Banyak konspirasi, intervensi, dan campur tangan sejumlah elite politik dari DPD Jabar terhadap segala urusan di DPC Hanura Kota Bandung, termasuk saat proses pemilihan pimpinan. Karena itu, kami dorong DPP untuk menyelidikinya," pungkas Nandi. (rmol/dil/jpnn)