Pemilu Berkualitas Memerlukan Kontribusi Seluruh Komponen Bangsa

Pemilu Berkualitas Memerlukan Kontribusi Seluruh Komponen Bangsa
Warga menggunakan hak pilih di Pemilu. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Persaudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah), yang dikembangkan menjadi persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), harus menjadi perekat di tengah kontestasi politik nasional yang tengah berlangsung saat ini. Kesadaran membangun persaingan yang sehat juga harus menjadi pegangan.

“Untungnya persaingan kita saat ini ada panggungnya, ada aturannya. Ketika persaingan dibingkai dengan aturan, dan was it yang adil, Maka kontestasi sehat dipastikan terwujud. Alquran sendiri mengajarkan untuk bersaing dengan sehat. Yang tidak boleh adalah persaingan yang tidak sehat,” ujar Pjs Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud dalam webinar yang diadakan Moya Institute bertema “Ukhuwah Islamiyah Vis a Vis Krisis Global dan Kontestasi Politik 2024”, Senin (17/4).

Dalam setiap persaingan selalu ada ancaman perpecahan. Terlebih bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku, bahasa, agama, dan kelompok lainnya.

Dengan adanya semangat persaudaraan kebangsaan, maka akan tumbuh solidaritas di antara sesama anak bangsa.

“Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, telah bertekad untuk bersatu menjadi ummatan wahidah, bangsa yang satu,” ujarnya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti mengatakan untuk mewujudkan kontestasi politik pemilihan umum yang aman dan damai, maka penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara baik, sehingga tidak memunculkan masalah.

Mu'ti mengatakan, bila pun ternyata dalam penyelenggaraan pemilu masih timbul masalah, maka penyelesaiannya harus dituntaskan tanpa memecah persatuan bangsa Indonesia.

"Situasi penyelenggaraan pemilu yang kondusif serta berkualitas harus terpenuhi agar tercipta kontestasi politik yang sehat. Untuk mencapai kontestasi politik yang sehat itu semua komponen bangsa tidak boleh pasif," ucap Mu'ti.

Pemilu juga memiliki ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraannya, misalnya ketidakmampuan masyarakat memilih berdasarkan rasionalitas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News