Pemko Medan Harus Cari PAD yang Halal

Terkait dengan status lahan, Donny mengatakan, bisa saja Centre Point menggunakan lahan milik PT KAI itu. "Tapi harus ada izin pelepasan hak oleh PT KAI. Kita tahu, banyak tanah PT KAI yang diokupasi, dicaplok. Tapi itu tetap dilindungi undang-undang, sehingga begitu PT KAI ingin menggunakan lahan itu, maka PT KAI minta bantuan pemda, melalui Satpol PP, untuk menertibkan (menggusur bangunan di atas lahan,red)," ulasnya.

Berulang kali, dia mengingatkan Pemko Medan agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketika memproses pemberian IMB. "Harus juga disesuaikan dengan RDTRK (Rencana Detil Tata Ruang Kawasan) dan RTRW (Rencana Teknik Ruang Kawasan). Juga pemda harus melihat alas hak atas tanah itu betul-betul sah," bebernya.

Jika Pemko Medan nekat mengeluarkan IMB dan menarik retribusi, bagaimana status uang hasil retribusi itu? Donny enggan menjawab. Alasannya, untuk sampai ke masalah uang retribusi, prosedur pengurusan IMB harus klir dulu.

"Intinya, pengurusan IMB harus ada lampiran alas hak atas tanah. Itu dulu yang perlu diperhatikan," cetus birokrat berkumis tebal itu. (sam/jpnn)