JPNN.com 
Pemprov DKI Cabut Ribuan KJMU, PSI: Contoh Politisasi Alokasi Anggaran
Jumat, 08 Maret 2024 – 10:51 WIB
Ilustrasi uang biaya pendidikan lewat program KJMU di DKI Jakarta. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN
Hal ini penting untuk mencegah potensi putusnya studi mahasiswa penerima KJMU akibat fluktuasi anggaran yang tidak menentu.
“Fraksi PSI menegaskan bahwa alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan pada kepentingan politik semata,” tuturnya. (mcr4/jpnn)
Pencabutan KJMU dinilai dinilai sebagai politisasi alokasi anggaran yang merugikan dan tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
BERITA TERKAIT
- Pemkot Kediri Minta Maaf soal Kesalahan Penulisan Jabatan Kaesang Pangarep
- Politikus PSI Kevin Wu: PIK Tumbuh Jadi Salah Satu Destinasi Wisata Religi dan Ruang Toleransi di Jakarta
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Menteri Prabowo Temui Jokowi, Jubir PSI: Silaturahmi Idulfitri kok Dicurigai?
- Menteri Prabowo Temui Jokowi, PSI: Itu Tradisi Demokrasi
- Francine PSI: Direksi Bank DKI Jangan Orang-Orang Titipan
