JPNN.com 
Pemprov DKI Cabut Ribuan KJMU, PSI: Contoh Politisasi Alokasi Anggaran
Jumat, 08 Maret 2024 – 10:51 WIB
Ilustrasi uang biaya pendidikan lewat program KJMU di DKI Jakarta. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN
Hal ini penting untuk mencegah potensi putusnya studi mahasiswa penerima KJMU akibat fluktuasi anggaran yang tidak menentu.
“Fraksi PSI menegaskan bahwa alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan pada kepentingan politik semata,” tuturnya. (mcr4/jpnn)
Pencabutan KJMU dinilai dinilai sebagai politisasi alokasi anggaran yang merugikan dan tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
BERITA TERKAIT
- Kaesang Belum Cukup Umur Maju Pemilihan Gubernur
- Grace Natalie PSI Dapat Tugas dari Presiden Jokowi di Pemerintahan
- Simak, Komentar Jokowi Soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Bekasi
- Kaesang Effect: Proporsi PSI Tertinggi dalam Memenangkan Prabowo-Gibran
- Menggagas Masa Depan: Kaesang, Generasi Muda, dan Demokrasi Pasca-Pemilu
- PDIP Minta Suara PSI dan Demokrat Dinihilkan Buat Dapil Ini
